Marzuki: Pembangunan Gedung Baru Keputusan Bersama

Marzuki: Pembangunan Gedung Baru Keputusan Bersama

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Marzuki Alie menyatakan, rencana pembangunan gedung baru DPR merupakan keputusan bersama seluruh fraksi yang ada di lembaga perwakilan tersebut.
Marzuki kepada pers di Jakarta, Minggu, menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah "ngotot" untuk menbangun gedung baru dan kalaupun terkesan seperti itu, semua yang dilakukannya hanya menjalankan tugas sebagai "house of speaker" atau juru bicara DPR, yang secara kelembagaan telah memutuskan untuk membangun gedung tersebut.
"Pembangunan gedung baru tersebut merupakan keputusan bersama dan bukan keputusan Marzuki Alie sendiri. Kalaupun terkesan saya membela, itu karena tugas dan kewajiban menyampaikan apa yang telah diputuskan oleh lembaga DPR," katanya.
Dia menegaskan bahwa sebagai juru bicara ini tentunya wajib terus menyampaikan apa yang telah menjadi keputusan bersama seluruh anggota DPR. "Jadi bukan keputusan saya," ujar Marzuki.
Karena itu, agar tidak selalu disalahkan dan agar masyarakat paham, dirinya berjanji untuk membuka semua dokumen mengenai rencana pembangunan gedung tersebut kepada masyarakat.
Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi yang ditutup-tutupi dan tidak ada lagi manuver-manuver fraksi yang seolah menolak saat ini, padahal telah menyetujui semua putusan mengenai hal itu.
"Saya akan buka semua dokumen, mulai dari APBN yang sudah menjadi UU, paripurna renstra, keputusan BURT dan rapat konsultasi pimpinan DPR, pimpinan BURT dan pimpinan fraksi serta sekjen bersama tim teknis," katanya.
Semua keputusan dan rapat yang memutuskan pembangunan gedung itu dihadiri oleh seluruh anggota fraksi atau paling tidak perwakilannya. Pembangunan gedung ini bisa masuk dalam APBN dan UU diputuskan bersama.
"Kok sekarang bisa mengelak mereka tidak ikut dalam memutuskan. Ini yang harus masyarakat ketahui," katanya.
Dengan dibukannya dokumen terkait pembangunan gedung baru DPR, maka dirinya meminta masyarakat untuk melihat adakah fraksi yang menolak.
"Dari dokumen itu akan diketahui siapa yang berbohong. Siapa yang berbohong harus siap mengumumkan hal itu di media cetak nasional bahwa dia berbohong dan sudah membohongi publik. Saya rasa dengan demikian maka publik akan bisa menilai dan biarlah publik yang menghukumnya," katanya.
Khusus mengenai rencana pembangunan kolam renang, Marzuki meminta agar perdebatan mengenai hal itu dihentikan.
Dia menegaskan bahwa sudah berkali-kali mengatakan bahwa terserah saja apakah bak penampungan air yang memang dibutuhkan untuk mengatasi kebakaran mau dijadikan kolam renang atau dibiarkan sebagai bak penampungan air dalam sistem pemada kebakaran.
"Untuk masalah kolam renang, stop perdebatan yang tidak produktif, karena berkali kali saya sampaikan bahwa terserah saja mau dijadikan kolam renang atau tetap dibiarkan sebagai kolam penampungan air dalam sistem pemadam kebakaran," katanya.
Bak penampungan merupakan syarat karena jika terjadi kebakaran di lantai atas, DPR belum memiliki saranan pemadam kebakaran yang bisa menjapai lantai-lantai di atas. Dalam kaitan itu, dirinya menyerahkan hal itu kepada tim teknis bersama konsultan.
"Saya sekali lagi sebagai juru bicara DPR tidak mau dihadapkan kepada permainan politik yang tidak ada kesantunan dan etika sama sekali," katanya.
Marzuki telah meminta Sekjen DPR Nining Indra Saleh untuk tidak lagi melibatkan kontraktor yang bermasalah dalam segala proyek di DPR ke depan. Dengan demikian berbagai ketidakberesan dalam pelaksanaan berbagai proyek di DPR dapat dihentikan.
Marzuki mengakui selama ini dalam teknis pelaksanaan proyek adalah kewenangan Sekjen DPR. Namun dirinya juga menegaskan jika ternyata terbukti jajaran sekjen tidak beres mengerjakan proyek tersebut tentu akan ada konsekuensinya.
Saat ini dirinya masih berprasangka baik terhadap jajaran kesekjenan dan meminta untuk melihat penyelesaian berbagai masalah dalam pelaksanan proyek di DPR.
"Kita berprasangka baik saja dulu saat ini dan kita lihat apakah benar ada ketidakberesan. Kalau memang ada, tentunya segala sesuatunya ada konsekuensinya termasuk jika jajaran sekjen terbukti tidak beres," katanya.