Blog Tontemboan

Kurikulum hanyalah salah satu variabel yg mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Hal yg lebih mendasar adalah kebijakan pemerintah untuk memisahkan agama dan negara. Tanpa itu maka agama akan mencampuri urusan "duniawi", yang justru tidak ada resepnya dalam agama. Agama adalah urusan pribadi, karena menyangkut hubungan khusus individu dengan Tuhannya. Agama bukan urusan kolektif di ruang publik, terutama dalam konteks bangsa yang plural ini. Tetapi kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya. Agama (Islam) justru sudah jauh merasuk ke dalam aturan-aturan formal negara untuk publik yg plural, melalui penerapan perda2 syariah. Pemerintah pusat pura2 tidak tahu. Padahal akibatnya hanyalah kekonyolan. Sebab syariah tdk memiliki resep utk memajukan ekonomi bangsa. Bahkan cenderung membatasi kegiatan ekonomi, bahkan membatasi sains. Krn syariah hanya berurusan dgn afterlife, kehidupan di alam baka! Perubahan kurikulum di universitas tdk akan berdampak positif bagi kemajuan bangsa, ji

Indonesia harus belajar dari kenyataan selama ini. Bahwa pada kenyataannya di negara-negara muslim yang menerapkan Hukum Syariah Islam secara ketat selama ini ternyata/terbukti hanya membawa malapetaka berupa kerusuhan demi kerusuhan yang sangat mengerikan terhadap bangsa negaranya sendiri. Berupa pembantaian manusia/genocide, penghancuran harta benda, pemerkosaan massal terhadap para wanita, pengungsian besar-besran ratusan ribu manusia ke padang pasir mati lapar dan kehausan disana, kemudian puluhan ribu manusia dari negara2 tersebut melarikan diri mengungsi dengan kapal laut menyeberang lautan dengan kapal yang seadanya ke negara2 maju yang mereka katakan tanahnya/bangsa kafir, banyak diantara mereka harus mati tenggelam di laut lepas. Negara bangsa tersebut seperti apa yang kita saksikan beberapa tahun berturut turut belakangan ini antara lain yaitu,negara2 di jazirah Arab, Afganistan,Pakistan,beberapa negara Muslim di Benua Africa(Negeria Somalia,Maroko,dll). Hukum yang didas