Minsel Berdikari Cepat, Kenapa Justru PAD Jongkok!

Anggota DPRD Minsel Jones H Kaseger, SH

AMURANG, beritaminsel.com--Moto Minsel Berdikari Cepat. Saat ini dipakai Bupati Christiany E Paruntu dan Wakil Bupati Drs Sonny F Tandayu. Kepemimpinan pasangan jargon PANTAS akan berjalan mulus. Kalaupun moto Minsel Berdikari Cepat sungguh-sungguh akan menciptakan suasana segar. Sebab, sejak dilantik Gubernur Sulut DR SH Sarundajang, justru Bupati dan Wakil Bupati belum bisa memperbaiki soal PAD yang jongkok tersebut.

''Contoh, PAD tahun 2005 sampai 2009 dianggarkan Rp 7 miliar. Justru tidak direalisasikan. Namun,kenapa pula PAD tahun 2010 dinaikan sebesar Rp 8 miliar. Disini kita berkaca soal PAD sebelumnya. Sudah jongkok, tetapi kenapa dinaikan lagi tahun 2010,'' tanya anggota DPRD Minsel dari Komisi II Bidang Pembangunan dan Keuangan Jones H Kaseger, SH kepada beritaminsel.com Kamis (10/2) pukul 12.00 Wita.

Lanjut kata Kaseger, apakah bisa tercapai PAD tersebut. Bagaimana akan berdikari lebih cepat sementara hutan-hutang di tahun 2009 sebesar Rp 15 miliar belum terbayarkan pada pihak ketiga. ''Belum lagi tahun 2010 yang belum diketahui berapa besarnya. Bicara hutang Pemkab Minsel,harusnya diselesaikan segera. Kalau tidak, maka ujung-ujungnya adalah pidana,'' tegas Kaseger.

Ditambahkannya, bagaimana pembangunan akan berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Sementara proyek-proyek lalu atau kontraktor tahun 2009-2010 belum selesai pekerjaannya. Contohnya, Dinas PU, Dinas Dikpora, Dinas Kesehatan dan lain-lain sebagainya. ''Ini PR (Pekerjaan Rumah) buat kita semua (pihak eksekutif dan legislatif). Bagaimana keseriusan dalam Minsel Berdikari Cepat sebagaimana moto PANTAS,'' ucap lelaki yang berlatar belakang pengusaha holtikultura ini. (andries)

Potensi PAD Minsel Bagus Kalau Digalang Dengan Baik

AMURANG, beritaminsel.com--Potensi PAD Kabupaten Minsel sangat baik sekali. Sayangnya, kita sendiri tidak menggalang dengan baik pula. Kenapa demikian, Perda-Perda yang dibuat sejak tahun 2004 sampai saat ini belum menyentuh (konsisten, red) oleh pihak terkait.

''Itu butul sekali, PAD di Minsel sangat dilematis.Sebab, hampir tiap tahun bukannya naik. Malahan jongkok terus. Kapan kita akan nikmati PAD dengan baik. Padahal, sumber daya lebih dulu harus kita galang bersama. Kita tingkatkan sama-sama PAD. Contohnya, PAD melalui IMB dan Perda Antara Lintas Pedagang. Memang,kedua Perda tersebut belum dibuat,'' kata anggota DPRD Minsel dari Komisi II Bidang Pembangunan dan Keuangan Jones H Kaseger, SE kepada wartawan beritaminsel.com kemarin.

Menurut Kaseger, produk-produk Perda yang sudah dibuat sejak tahun 2004 sampai saat ini belum konsisten dilakukan oleh pihak bersangkutan. Padahal, potensi Minsel sangat menjanjikan. Contoh lain, Perda Antar Lintas Pedagang. ''Kalau itu ada, justru menguntungkan petani. Namun, yang kena adalah pedagang sendiri. Karena pedagang bicara profit,'' sebutnya. (andries)

DAK 2009 Kapan Realisasi?

AMURANG, beritaminsel.com--Anggota DPRD Minsel dari Komisi III Bidang Pendidikan dan Kesra mempertanyakan soal DAK 2009 yang hingga kini belum direalisasi Pemkab Minsel. Padahal, mengacu hal diatas DAK 2009 dilakukan secara swakelola sesuai Kepres 80 tahun 2003. Namun demikian, kenapa justru Pemkab Minsel belum menindaklanjuti dengan pembayaran.

''Bukan hanya itu lagi, banyak pengeluhan dari pelaksana proyek (Pimpro, red) karena ternyata banyak sekolah sudah selesai dikerjakan. Sementara diatas, realisasi keuangan (pembayarannya, red) atau tagihan dari pihak ketiga justru belum dilakukan. Ada apa ini, kenapa sampai terjadi seperti ini. Ingat, hanya Kabupaten Minsel yang seperti begini. Sedangkan kabupaten/kota lainnya soal DAK sudah terealisasi,'' ujar Noldy Mawey ketika ditanya beritaminsel.com tadi diruang kerjanya.

Lanjut Mawey yang adalah Wakil Ketua I DPC Partai Barnas Minsel ini, seharusnya Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan Aset Daerah (DPKPAD) Minsel jeli melihat hal diatas. Jangan beking ta gantong terhadap pimpro. Sebab, mereka sudah melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan yang ada. Tetapi, justru kenapa sampai tidak jelasnya pembayarannya. ''Jangan diperhambat.Kalau demikian, saya minta pihak kepolisian untuk mengusut dana-dana dimaksud. Sekali lagi, ini harus diusut. Yang namanya DAK itu juga dari APBN. Kebiasaan Minsel, dana pusat dimasukan di APBD berjalan. Padahal, itu tidak diperbolehkan,'' sebut Mawey dengan nada keras. (andries)
sumber dari beritaminsel