Pioh Bantah BPN Minsel Bayar Prona Sertifikat

Jus A Pioh, SPd                                                       Tommy Massie, SH


AMURANG, beritaminsel.com--Kepala BPN Kabupaten Minahasa Selatan Jus Alexander Pioh, SPd langsung membanta dengan keras soal proyek nasional (Prona) sertifikat tanah di Minsel dibayar. Namun demikian, kalau seandainya desa-desa mematok harga Rp 500.000/bidang kepada pemohon itu urusan desa. Sebab, desa kan memiliki peraturan sendiri. Namun demikian, kalau itu menjadi arahan BPN itu keliru. Sebab, Prona sejak lama tidak ada biaya sepersen pun.

''Jelas tidak ada biaya sama sekali soal Prona di Minsel. Kabupaten Minsel sebagaimana petunjuk BPN RI mendapat jatah 1.500 bidang tanah untuk tahun 2011 ini. Bahkan, tidak ada biaya untuk pembuatan sertifikat prona diatas,'' ujar Pioh yang didampingi Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Tommy Massie, SH kepada Berita Minsel online kemarin.

Lanjut kata Pioh, bahwa sejujurnya BPN Minsel tidak melakukan pungutan untuk prona yang sementara dilaksanakan. ''Bahwa, setiap penyuluhan di desa-desa, BPN Minsel menyampaikan kepada pemohon kalau prona tidak ada biaya. Sekali lagi, prona tidak ada biaya. Seandainya, ada desa-desa yang mematok hingga Rp 500.000 sampai Rp 1 juta itu bukan menjadi tanggungjawab BPN Minsel. Yang pasti, pihaknya tidak menganjurkan ada biaya. Jadi, silahkan anda-anda langsung tanya ke hukum tua atau lurah yang menjadi tujuan proyek ini,'' tegas keduanya.

Namun demikian, Wakil Ketua MSCW Cindy Rampi, SH meminta pihak kepolisian segera mengusut proyek nasional (prona) di Minsel. ''Ada dugaan, kalau hukum tua dan perangkat meminta uang Rp 500/pemohon dengan maksud akan membiayai pengukuran dan makan minum dari BPN sendiri. Saya tidak percaya kalau BPN tidak ada jatahnya. Yang pasti, saya ajak Polres Minsel segera mengusutnya. Polres Minsel jangan diam dengan kasus ini,'' tegas Rampi. (andries/bm)
sumber dari beritaminsel