Proyek PNPM dan E-KTP Minsel Dapat Pujian Komisi II DPR-RI
Bupati Minsel, Tetty Paruntu disambut
Bupati Minsel saat penandatanganan prasasti
Bupati bersama Ketua Komisi Agun gunanjar Sudarsah
foto bersama Bupati Minsel Tetty Paruntu dengan personil komisi II DPR- RI
Bupati Tetty Paruntu dan Paula Sinjal
Minsel,- Pembangunan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), mendapat perhatian Komisi 2 DPR- RI. Selasa (17/04), rombongan Komisi 2 DPR-RI meninjau langsung pelaksanaan Proyek PNPM dan proyek E-KTP di Kabupaten berjuluk Berdikari cepat ini. Dalam kunjungan tersebut rombongan disambut Bupati Minsel, Christiany Eugenia Paruntu. Selanjutnya rombongan komisi II DPR-RI langsung meninjau lokasi pembangunan PNPM di Desa Koreng Kecamatan Tareran.
Ketua Komisi II Agun Gunanjar Sudarsah saat diwawancarai sejumlah wartawan, mengatakan bahwa Kabupaten Minsel jika dilihat dari potensi masyarakat dan potensi sumber daya alam cukup mumpuni.
“Tujuan kami datang ke Minsel, pertama melihat secara langsung juga pelaksanaan E-KTP dan meninjau langsung pelaksanaan PNPM. Pertama E-KTP dari pemaparan Bupati Minsel bahwa E-KTP di Kabupaten Minsel sudah mencapai 83 persen, per tanggal 15 April 2012, sehingga kami optimis sesi rekaman data di Minsel tersebut per 1 Januari 2013 sudah selesai, tujuan E-KTP ini bisa menyelesaikan persoalan kebangsaan kita, diantaranya data Pemilih, jumlah penduduk, termasuk didalamnya perencanaan-perencanaan kebutuhan bagi penduduk,” katanya.
Selanjutnya Sudarsah mengtakan, KTP ini juga ada permasalahan yang kompleks sering terjadi, contohnya ada masyarakat yang melakukan pendataan di dua lokasi, masalah validasinya akan ketahuan. “Secara teknis komputer akan menolak data tersebut,“tukasnya.
Sementara itu untuk proyek PNPM mandiri yang dilaporkan Bupati Minsel, memberikan sesuatu yang positif, dimana pelaksanaan Proyek PNPM di Minsel berjalan sesuai rencana.
“Partisipasi masyarakat sungguh sangat nampak dalam pelaksanaan proyek ini di desa Koreng sendiri. Dari dana pembangunan sekolah yang dialokasikan oleh pemerintah terbilang Rp112 juta, dan swadaya masyarakat Rp59 juta, dengan demikian pembangunan sekolah ini maksimal, bahkan melebihi quota anggaran,“ pungkas Bupati seraya menambahkan proyek PNPM di seluruh Indonesia Rp 14 Triliun, pada prinsipnya tidak ada kecamatan di seluruh Indonesia yang tidak mendapatkan PNPM tersebut. Namun harus diakui bahwa tak semua Desa di Indonesia, mendapatkan proyek tersebut. (***/adv)
sumber dari cybersulutnews
Komentar
Posting Komentar