Blog Tontemboan

Panitia Pelatihan Komputer di pertanyakan ?????? AMURANG. goncang gancing tentang Dana Bantuan yang di dapat oleh Kelurahan Lewet. pasalnya dengan adanya Dana bantuan Rp. 220.000.000 tersebut maka Pemerintah Kelurahan Lewet menyusun Program-program yang akan dilaksanakan Seperti : PENGADAAN TENDA DAN KURSI, SIMPAN PINJAM PKK, PELATIHAN KOMPUTER BAGI PERANGKAT KELURAHAN DAN LEMBAGA MASYARAKAT DLL.maka Pemerintah Kelurahan Lewet mengadakan pemilihan kepanitiaan untuk menjalankan program Pembangunan Desa Terpadu yang telah disusun oleh Pemerintah. Dan dalam Pemilihan Kepanitiaan dipilih langsung oleh Masyrakat. Dan dalam Program tersebut ada beberapa program yang dipertanyakan oleh masyrakat yang telah di laksanakan salah satunya PELATIHAN KOMPUTER, yang dilaksanakan selama 3 Hari pada hari Kamis tanggal 27 s.d Sabtu 29 Januari 2011 bertempat di Sekolah SMK N. 1 Amurang . Data yang kami dapat bahwa Peserta yang mengikuti Pelatihan Komputer hanya 46 peserta dan setiap Hari peserta me

Amurang,KM- Gonjang ganjing soal Mobil Dinas (Mobnas, red) kembali disoal. Pasalnya disinyalir puluhan Mobnas sebagai alat operasional SKPD tersebut telah jadi barang pribadi sejumlah kepala SKPD Minsel. Demikian dikatakan Ketua  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) BM Tenar, Wim Baba Mononimbar yang didampingi Tokoh Masyarakat Minsel Berti Setligt kepada   wartawan Koran Ini Kamis (27/01/2011) kemarin. Keduanya menjelaskan bahwa hal tersebut sangat berpengaruh pada pelayanan publik di masyarakat. "Bayangkan saja ya, jika Mobnas tersebut sudah tidak ada lagi alias didem atau dijadikan sebagai aset pribadi tanpa melalui mekanisme aturan.  Selain berpengaruh pada pelayanan publik, itu juga akan berimbas pada pembiayaan," katanya. Alasannya, secara logika pastinya Kepala SKPD yang kini sedang menjabat sudah pasti merengek minta Mobnas lagi. Mereka memintakan agar Inspektorat Minsel dapat melakukan pengawasan rutin terkait fenomena tersebut. Tak hanya itu,  pihak Kepo

Amurang, KM- Memasuki tahun 2011, sejumlah desa yang menikmati kucuran dana ADD masih menyisahkan persoalan serius. Dari informasi yang berhasil dihimpun wartawan Koran Manado, Kamis (27/01/2011) kemarin, realisasi Alokasi Dana Desa (ADD, red) yang tertata dalam APBD tahun 2009 silam ternyata masih ada dua kelurahan di kecamatan Amurang Timur yang belum menikmatinya. Lurah Ranomea Kecamatan Amurang Timur Semuel Kantu S,sos saat dihubungi Kamis kemarin mengatakan, bahwa dari 8 Desa/Kelurahan Kecamatan Amurang Timur, dikabarkan tinggal Dua  kelurahan yang belum menerima dana ADD tersebut. Sementara itu beberapa warga Kelurahan Pondang/Ranomea kecamatan Amurang Timur saat dimintai keterangannya mengaku sangat kecewa dengan pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Minsel,  karena setahu mereka realisasi ADD tersebut dilakukan secara kolektif. Lantas apa indikator utamanya sehingga dana tersebut tak kunjung direalisasikan bagi keluraha

Warga Warning DKP tak Pilih Kasih Amurang,KM- Warga nelayan yang berdomisili di sekitaran Kota Amurang dan sekitarnya, melayangkan kritikan pedas terkait bantuan dua unit Pajeko yang akan diberikan Dinas Kelautan dan Perikanan. Hal tersebut dikatakan Yemmy Poluakan, Pieter Sangkoy nelayan Amurang Timur saat dihubungi wartawan Koran Ini Kamis (27/01/2011) kemarin. Menurut mereka,  penyaluran bantuan tersebut harus sesuai dengan ketentuan, dan tidak boleh tebang pilih. “Karena selama ini nelayan Amurang Timur tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah," ujar keduanya. Namun disentil soal pembentukan kelompok nelayan di Kecamatan Amurang Timur, keduanya mengakui belum ada inisiatif dari mereka untuk membentuk kelompok nelayan tersebut. "Oh kalu itu kami blum ada pemrakarsa pembentukan kelompok. Namun setahu saya sudah ada kelompok nelayan," ujar Poluakan. Ketika dikonfirmasi terkait warning yang dilayangkan warga Amurang Timur tersebut, Kepala Dinas Ke

Amurang, KM – Kamis 27 Januari 2011 atau hari ini, Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Genap berusia 8 tahun. Berbagai persiapan pun dilakukan guna terselenggaranya puncak acara HUT Minsel ini. HUT Minsel yang akan diawali dengan Sidang Paripurna istimewa akan dilangsungkan di Gedung Waleta kantor Bupati Minsel. “Paripurna ini diselinggi dengan peyerahan LPPD, ujar jubir Pemkab Minsel Lucky Tampi SH, seraya mengatakan, Melihat persiapan jelang paripurna Hut Minsel ini sudah matang. Masih dalam rangkaian hari jadi Minsel, Bupati Christiany Eugenia Paruntu, sehari sebelumnya Rabu (26/01) kemarin, melakukan ziarah dan tabur bunga di makam para pejuang pemekaran Minsel yakni Anton O G Tenges (1930-2004), di desa Ritey kecamatan Amurang Timur, Nicholas Mintje (1931-2007) di Kelurahan Bitung, Kecamatan Amurang. Turut serta dalam acara ziarah dan tabur bunga, Ketua DPRD Minsel Boy V A Tumiwa, BSc SH, anggota Robby Sangkoy MPd dan pejabat teras lainnya. sumber dari cyber sulut

Mobil dan Motor Sampah Terancam Ditarik Paksa   Amurang, KM- Keberadaan mobil dan motor sampah yang berada di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Minahasa Selatan (Minsel) kini terancam akan di tarik paksa oleh pihak yang menyalurkan mobil tersebut. Betapa tidak,  hingga kini dari data yang di peroleh wartawan koran ini lewat salah satu staf Dinas Kebersihan dan Pertamanan, belum sepeserpun dana dicairkan ke pihak dealer. “Sampai saat ini belum ada yang dicairkan ke dealer.  Saya tidak tahu alasan apa padahal seingat saya, itu adalah dana bantuan hibah dari Bank Sulut yang dikucurkan pada bulan November 2010 yang masuk lewat rekening Pemkab Minsel dan diperuntukan untuk pengadaan mobil dump truck dan motor sampah tapi sampai saat ini dana tersebut tidak jelas ke mana”.Ungkap salah satu staf yang enggan namanya dikorankan. Sementara itu Kepala Kantor Kebersihan dan Pertamanan Minsel Nicco Wayong SE, saat ditemui menjelaskan,  dana tersebut akan ditanyakan lagi ke pihak ter

  Amurang, KM- Kendati rolling jabatan merupakan hak prerogatif Bupati yang disertai dengan analisa Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat, red), namun ternyata kajian hukum soal rolling masih dirasa lemah. Pasalnya, bedasarkan PP 19 tahun 2010 tentang kecamatan, sudah jelas mengatur penempatan seorang Camat. “PP 19 sudah jelas mengatur, jabatan seorang Camat harus memiliki pendidikan minimal diploma pemerintahan atau sarjana pemerintahan,” ujar ketua KNPI Sultra Henly Tuela, kepada wartawan Koran ini Senin (24/1/2011) lalu. Nah sebagai bukti, penempatan pejabat di Kecamatan Tareran Minsel. “ Harusnya Baperjakat dalam menempatkan pejabat harus melakukan serangkaian kajian yang sesuai dengan kompetensi dari pejabat tersebut, ini kan mereka akan menjadi kepala wilayah.  Jadi sangat membutuhkan kajian matang dari Tim Baperjakat Minsel,” ujar Tuela. Seperti diketahui, pelaksanaan rolling jabatan di lingkungan pemerintahan kabupaten Minahasa Selatan, hingga s