Blog Tontemboan

Amurang, BlogMinsel – Dalam rangka HUT Provinsi Sulawesi Utara ke 48, maka pemprov Sulut menggelar pameran pembangunan di Desa Kayuwatu Kecamatan Mapanget Kota Manado. Jumat (21/09/2012) kemarin ratusan PNS Minsel kepergok sedang berada di Stand Minsel di Kayuwatu. Namun ini terjadi pada beberapa SKPD Teknis di Minsel. Menurut Julian Porawow warga Amurang Timur mengaku dirinya kesal, lantaran PNS meninggalkan kantor saat jam kerja. ” Saya sadari walaupun itu salah satu tugas, yakni mendekorasi Stand Minsel di Kayuwatu, namun seharusnya dorang (PNS) pigi disana saat jam pulang kantor. Kan hari jumat jam kantor cepat selesai. Jadi menurut saya bisa saja jam kantor selesai baru dorang pigi ba dekor di Stand,” ujar dia mengkritik. Lanjut dia, Hal ini harus di cermati oleh kepala SKPD Minsel, agar supaya pelayanan kepada publik bisa jalan maksimal. ”Memang pemerintahan Minsel ini jika tidak didasari dengan komitmen tegas dari pemimpinnya, beginilah akibatnya. Ujung-ujungnya nama

Amurang, BM– Gunung Soputan yang merupakan salah satu Gunung berapi paling aktif di Provinsi Sulawesi Utara ini, Selasa (18/09/2012) terpantau kembali menunjukkan aktivitasnya. Aktivitas Gunung soputan tersebut, dimulai pukul 13;00 wita. Dikatakan Koordinator pemantauan Gunung Berapi di Minsel Sandy Manengkey saat dimintai keterangannya membenarkan terkait aktivitas Gunung Soputan tersebut. “ Ya Tadi siang (kemarin) aktivitas gunung Soputan meningkat yang diikuti dengan getaran-getaran gempa,” ujar dia. Disisi lain menurut Anggota Dewan Kabupaten Minsel Ritta Kawung, saat dirinya melakukan tugas Reses DPRD di Wilayah Motoling Raya. “ Di Motoling ada hujan Es, awalnya badai yang disertai angin kencang. Kemudian ketika hujan sedang turun, kami sangat kaget ketika tahu, atap rumah warga seperti dilempar ribuan batu. Setelah torang lihat ternyata yang turun buka air hujan melainkan es sebesar jari orang dewasa,” ujar dia. Lanjut dia, warga terlihat pontang panting lari masuk rumah. “

Kurikulum hanyalah salah satu variabel yg mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Hal yg lebih mendasar adalah kebijakan pemerintah untuk memisahkan agama dan negara. Tanpa itu maka agama akan mencampuri urusan "duniawi", yang justru tidak ada resepnya dalam agama. Agama adalah urusan pribadi, karena menyangkut hubungan khusus individu dengan Tuhannya. Agama bukan urusan kolektif di ruang publik, terutama dalam konteks bangsa yang plural ini. Tetapi kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya. Agama (Islam) justru sudah jauh merasuk ke dalam aturan-aturan formal negara untuk publik yg plural, melalui penerapan perda2 syariah. Pemerintah pusat pura2 tidak tahu. Padahal akibatnya hanyalah kekonyolan. Sebab syariah tdk memiliki resep utk memajukan ekonomi bangsa. Bahkan cenderung membatasi kegiatan ekonomi, bahkan membatasi sains. Krn syariah hanya berurusan dgn afterlife, kehidupan di alam baka! Perubahan kurikulum di universitas tdk akan berdampak positif bagi kemajuan bangsa, ji

Indonesia harus belajar dari kenyataan selama ini. Bahwa pada kenyataannya di negara-negara muslim yang menerapkan Hukum Syariah Islam secara ketat selama ini ternyata/terbukti hanya membawa malapetaka berupa kerusuhan demi kerusuhan yang sangat mengerikan terhadap bangsa negaranya sendiri. Berupa pembantaian manusia/genocide, penghancuran harta benda, pemerkosaan massal terhadap para wanita, pengungsian besar-besran ratusan ribu manusia ke padang pasir mati lapar dan kehausan disana, kemudian puluhan ribu manusia dari negara2 tersebut melarikan diri mengungsi dengan kapal laut menyeberang lautan dengan kapal yang seadanya ke negara2 maju yang mereka katakan tanahnya/bangsa kafir, banyak diantara mereka harus mati tenggelam di laut lepas. Negara bangsa tersebut seperti apa yang kita saksikan beberapa tahun berturut turut belakangan ini antara lain yaitu,negara2 di jazirah Arab, Afganistan,Pakistan,beberapa negara Muslim di Benua Africa(Negeria Somalia,Maroko,dll). Hukum yang didas

Amurang, BlogMinsel - Guna mempercepat penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), maka Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RTRW terus genjot pembahasan materi. "Pembahasan materi Ranperda RTRW bersama dengan eksekutif merupakan program prioritas pansus," jelas ketua Pansus Robby Sangkoy. Dirinya mengatakan, pada pembahasan tahap pertama ini, ada beberapa poin yang belum memiliki landasan hukum. "Ada yang dicantumkan oleh eksekutif, namun belum tepat," ujarnya. Selain itu, pembahasan tahap pertama ini masih berkaitan dengan lingkungan hidup. "Pembahasan lokasi alih fungsi lahan di Minsel, termasuk status hutan bakau di belakang PT Cargill," tukasnya. Rapat akan dilanjutkan pada minggu depan, untuk melanjutkan materi yang dibahas."Nanti selasa depan baru lanjut, dan kami minta eksekutif, untuk lebih menyiapkan diri dalam pembahasan, terutama landas

Amurang, BlogMinsel- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan (Minsel) sudah membebaskan sekitar 20 hektar lahan untuk pembangunan Balai Pendidikan an Pelatihan Ilmu Pelayaran (BPPIP) yang di dalamnya termasuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Desa Tawaang Timur, Kecamatan Tenga, Minsel. Hal itu dikatakan Assisten III Bidang Perekonomian Setdakab Minsel, Drs James Tombokan, MSi. "Pemkab Minsel melalui panitia pembebasan lahan sudah bebaskan sekitar 20 hektar lahan untuk pembangunan BPPIP di Desa Tawaang-Tenga. Rp1 miliar dari APBD dan akan ditambah pada APBD Perubahan menjadi Rp3,7 miliar. Saat ini perampungan dokumen dalam rangka kepemilikan untuk realisasi pembayaran. Dana telah siap dan segera dibayar," jelas Tombokan yang juga menjabat Wakil Ketua Panitia Pembebasan Lahan. Sementara itu Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan Informasi dan Telekomunikasi Izak Rey, SE mengatakan, proyek pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BPPIP) yang di da

Amurang, BlogMinsel.Com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minahasa Selatan Boy Tumiwa saat ditemui wartawan CSN beberapa waktu lalu menyampaikan akan melakukan prioritas usulan dana perbaikan kendaraan pemadam kebakaran (Damkar) pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (Perubahan APBD) 2012. "Kami akan usulkan dana untuk perbaikan dua kendaraan pemadam kebakaran, pada perubahan APBD," jelasnya,Ia menambahkan, ia sudah berkonsultasi dengan montir, untuk memperbaiki. "Saya sudah bicara dengan teman, ternyata dia bilang bisa untuk diperbaiki, bahkan dia sudah menawarkan, untuk memperbaiki sampai siap pakai ulang," ucapnya. Dijelaskannya, untuk melakukan perbaikan, memang dibutuhkan biaya ratusan juta rupiah. "Untuk dua kendaraan tersebut, dia minta sekitar enam sampai tujuh ratus juta," tuturnya. Ia menambahkan, pengusulan tersebut, akan dimasukkan. "Itu harus, dan menjadi prioritas, karena kendaraan Damkar ini, sangat