Blog Tontemboan

Ketua Yayasan MWE Drs Jordan Kuhu, BSc saat memberi cenderamata kepada Asisten I Drs Danny Rindengan. AMURANG, beritaminsel--Sebanyak 84 mahasiswa Akademi Keperawatan Metuari Waya Manado angkatan XIV setelah melakukan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Desa Sulu, Paslaten dan Paslaten I Kecamatan Tatapaan selama kurang lebih 3 minggu akhirnya ditarik. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab Minsel Drs Danny H Rindengan mewakili Bupati Minsel Tetty Paruntu menarik ke-84 mahasiswa KMW Manado angkatan XIV tersebut. ''Atas nama Bupati Tetty Paruntu, saya menarik kembali mahasiswa KKL KMW Manado. Saya kira, selama kurang lebih 3 minggu melaksanakan KKL di Tatapaan,pasti ada kesan-kesan. Olehnya,kesan yang diterima kiranya dapat disimpan juga. Termasuk dengan pemerintah setempat, diharapkan ada timbal balik,'' ujar Rindengan dalam sambutannya. Sementara itu, Camat Tatapaan Hansye Monintja, SE kepada beritaminsel usai penarikan KKL mahasiswa KMW menilai ked

AMURANG, beritaminsel--Jumat (11/2) sejak pukul 10.00 Wita sampai 12.00 Wita, PN Amurang menggelar sidang pelanggaran lalu lintas. Diantaranya, tidak memiliki SIM, STNK, pajak kendaraan bermotor lewat waktu, tidak menggunakan helm standar, tidak menyalahkan lampu  utama (sepeda motor) dan lain sebagainya. Maka, PN Amurang melakukan persidangan. Sementara itu, Hakim yang memimpin adalah Alfi Sahrin Usup, SH MH dengan Panitra  Wilson Rei. ''Ada 257 kasus pelanggar tilang (lalulintas,red) di Minsel. Dan tadi, saya yang memimpin hal tersebut. Hanya saja, yang telah putus sebanyak 121 kasus. Menurutnya, pelanggar tilang tersebut melanggar beberapa pasal yaitu 279 hingga 307. Semuanya dinyatakan harus membayar denda,'' ujar Usup yang tak lama lagi akan pinda di PN Unaaha Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara. Lanjut kata Usup, hasil sidang pelanggar tilang tersebut dengan denda sebesar Rp 5.065.00. Dana diatas langsung disetor ke Kejari Amurang dalam hal ini mela

AMURANG, beritaminsel--Cita-cita Bupati Christiany E Paruntu dan Wakil Bupati Drs Sonny F Tandayu ingin mengangkat pemerintahannya lebih baik dari sekarang. Menariknya, hutang untuk pihak ketiga justru belum dibayar oleh Pemkab Minsel sebanyak Rp 54 miliar. Belum dibayarkan, tetapi disini dipertanyakan kenapa justru melalui APBD-P 2009 muncul angka Rp 38 miliar untuk bayar hutang. Akibat banyaknya hutang Pemkab Minsel terhadap pihak ketiga tahun 2009 dipertanyakan anggota DPRD Minsel dari Komisi II Bidang Pembangunan dan Keuangan Jones H Kaseger, SH.Kaseger mempertanyakan kenapa justru hutang untuk pihak ketiga tahun 2009 belum dibayarkan. ''Sekarang tahun 2011,kenapa pula hal diatas belum ada tindak lanjutnya. Nah, saya rasa Bupati Minsel Tetty Paruntu belum tahu soal ini. Ataukah apabila bupati CEP mengetahuinya, pasti akan dipanggil pihak-pihak terkait untuk membicarakan hal-hal diatas,'' ujar Kaseger kepada media online beritaminsel Jumat (11/2) kema

Asisten II Bidang Pembangunan dan Perekonomian AMURANG, beritaminsel--Wacana untuk bangun bandara di Desa Raprap Kecamatan Tatapaan yang juga merupakan inisiatif Gubernur Sulut Dr SH Sarundajang kini telah selesai dilakukan survey. Bukan hanya itu lagi, tim survey Pemkab Minsel juga melakukan peninjauan di desa Molinow dan Tawaang Kecamatan Tenga sebagai alternatif dibangunnya bandara internasional. Sebab, rencana perluasan Bandara Internasional Samratulangi Manado saat ini tidak bisa lagi. Kecuali itu, dipinda pembangunannya. Maka, Gubernur SH Sarundajang memilih bangun di Minsel. Asisten II Bidang Pembangunan dan Perekonomian Setdakab Minsel Drs John F Sendow kepada beritaminsel di ruangan keasistenan I Jumat (11/2) kemarin menjelaskan, bahwa pada prinsipnya tim bentukan bupati Tetty Paruntu telah selesai melakukan survei. ''Bahkan, surveynya bukan hany di desa Raprap-Tatapaan. Tetapi pula di Desa Molinow dan Tawaang dilakukannya. Bahkan, hasilnya telah dianta

Kapolsek Amurang, AKP Revly B Kaunang AMURANG, beritaminsel--Program Polda Sulut tahun 2011 ini, apabila ada desa/kelurahan sero pemabukan. Maka, Polda melalui Polsek terdekat akan memberi award. Hal diatas mendapat sambutan para Hukum Tua dan Lurah se-Kecamatan Amurang Raya.  ''Ya, sesuai program Polda Sulut dan instruksi Kapolda Sulut Brigjen Pol Drs Carlo Brix Tewu, bahwa desa/kelurahan yang sero pemabukan akan mendapat award. Secara umum, semua hukum tua dan lurah yang hadir dalam pertemuan perwakilan tokoh masyarakat di wilayah Hukum Polsek Amurang. Sekalgus mencanangkan program anti mabuk,'' kata Kapolsek Amurang AKP Revly B Kaunang kepada beritaminsel kemarin. Dalam pertemuan diatas, dihadiri pula seluruh tokoh masyarakat dan Ketua Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) se-Kecamatan Amurang Raya (Amurang, Amurang Timur dan Amurang Barat). Mereka pun menyatakan siap membantu pihak Polres Minsel khususnya Polsek Amurang. ''Sekali lagi, instansi Polse

AMURANG, beritaminsel--Sudah menjadi program tahunan, lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional digelar. Bahkan, ajang lomba tersebut telah menjadi budaya saat tim menilai masuk di desa/kelurahan selalu disambut dengan berbagai ornamen. Diantaranya adalah dengan menyambut dengan cakalele atau dengan maengket.  Dari pantauan beritaminsel, saat ini desa/kelurahan di Minsel sementara melakukan penjadwalan lomba desa/kelurahan. Bahkan, lomba desa saat ini menjadi sarana warga desa dan pemerintah secara khusus untuk supaya membenahi sarana kebersihan.  ''Kita harus mulai dari kebersihan.Kalau kita berangkat dari masalah diatas. Maka, kita pantas ikut lomba desa tersebut. Ini juga merupakan program nyata dari pemerintah.Termasuk diadalamnya, hasil dari lomba tersebut akan ada award bagi yang juara,'' kata Camat Amurang Andre Winowatan, SSTP MSi kepada beritaminsel belum lama ini. Kata Winowatan lagi, lomba desa juga merupakan sarana budaya b

Ketua Fraksi Pelangi Minahasa Selatan Donal Toloh AMURANG, beritaminsel.com--Ketua Fraksi Pelangi Minahasa Selatan DPRD Minsel Donal Toloh menanggapi soal keterlambatan gaji PNS dan tenaga honda di lingkungan Pemkab Minsel. Bahkan,keterlambatan sudah memasuki bulan kedua.  ''Soal keterlambatan gaji, jangan jadi alasan tidak ada dana di kas daerah. Masalahnya, karena SIMDA-nya belum jalan pun itu bukan alasan tepat dipakai. Pemkab Minsel harus jeli dengan hal diatas. Kalaupun SIMDA belum jalan, jelas harus menggunakan cara lama. Supaya tidak terjadi keterlambatan seperti saat ini,'' kata Toloh kepada wartawan beritaminsel.com kemarin. Dikatakan Ketua DPC PDP Minsel ini, bahwa Fraksi Pelangi jelas-jelas mempertanyakan hal diatas. Ini ada kecenderungan akan menunggun dana masuk di kas daerah. ''Lantas, kalau tidak ada dana, berarti pula gaji masih tertunda terus. Nah, bagaimanapun Pemkab Minsel harus mencari jalan keluarnya. Sebab, PNS dan tenaga honda juga manusi